Sabtu, 15 Mei 2010

Perjuangan Melawan PKI

Setelah melakukan pemberontakan pada tahun 1948 dengan mendirikan Negara Sovyet Indonesia di Madiun dan telah ditumpas oleh TNI dengan operasi militer, PKI menjadi hancur. Namun kehancuran tersebut tidak berlangsung lama, karena adanya kondisi politik saat itu yaitu terjadinya pertentangan antara kaum Nasionalis dengan Islam telah dimanfaatkan PKI untuk menarik simpati rakyat, akibatnya saat Pemilu I tahun 1955, PKI menjadi salah satu dari partai politik yang menang Pemilu setelah PNI, Masyumi dan NU.

Pemilu telah menghasilkan DPR dan Konstituante yang bertugas untuk merumuskan UUD sebagai pengganti UUD S 50 tetapi sudah bersidang bertahun-tahun tidak dapat merumuskan UUD sebagai pengganti UUD S 1950 sebagai akibat adanya pertentangan politik antara Partai Islam dan Partai Non Islam. Partai Islam ingin memasukkan kembali kata-kata “ dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”, kedalam Pembukaan UUD 1945 tetapi tidak mencapai 2/3 suara yang menyetujui sehingga batal. Akhirnya Presiden mengeluarkan Dekrit Presiden untuk kembali ke UUD 1945. DPR yang dihasilkan oleh Pemilu 1955 tidak sejalan dengan Pemerintah (kabinet yang terdiri dari unsur PNI, Masyumi dan NU) sehingga menjadikan kabinet jatuh bangun. PKI sebagai salah satu pemenang Pemilu walaupun tidak masuk dalam kabinet (pemerintah) tetapi dapat mempengaruhi kebijakan Presiden Sukarno. Pada saat itu berlaku Kabinet Parlementer yang berlangsung sejak tahun 1946. Pemerintah dipimpin oleh Perdana Menteri dan Presiden sebagai Kepala Negara.
Sejak tahun 1955 kondisi politik Indonesia tidak stabil, Konstituante tidak dapat melaksanakan tugasnya, terjadi pertentangan antara DPR dan Pemerintah (kabinet), DPR ikut campur kehidupan pemerintah, di dalam kehidupan Angkatan Perang RI sendiri terjadi pertentangan diintern angkatan dan Kepolisian terjadi gejolak pertentangan antara daerah dengan pusat. Untuk mengatasi situasi ini Presiden mengeluarkan kebijakan untuk membubarkan Demokrasi Perlementer menjadi Demokrasi Terpimpin pimpinan Presiden Sukarno. Dengan Demokrasi Terpimpin maka kabinet dububarkan dan Presiden menjabat Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan yang kemudian menyampaikan Manifesto Politik Nasakomisasi disegala bidang. Nasakom yang menyandingkan Nasional, Agama dan Komunis, karena semuanya pendukung Pancasila. Dengan konsepsi Nasakom tersebut ditentang oleh kaum Agamawan dan TNI-AD namun tetap dijalankan oleh Presiden. Presiden membentuk kabinet kaki empat didukung dari Parpol PNI, NU, Masyumi dan PKI. Karena kedekatan PKI dengan Presiden, maka kebijakan-kebijakan Presiden banyak menguntungkan PKI, Partai Masyumi dan Murba sebagai Parpol penentang keras PKI diusulkan untuk dibubarkan, kenyataannya dibubarkan oleh Presiden.
Presiden juga memberikan kedudukan kepada PKI pada pimpinan DPR GR, MPRS, Pengurus Besar Fron Nasional Pusat, Pengurus Besar Front Nasional Daerah serta beberapa Kepala Daerah.

Pada tahun 1962 setelah Masyumi dan Murba dibubarkan, PKI meminta kepada Presiden untuk percepatan Pemilu. Hal tersebut diimbangi oleh TNI AD dengan cara pengangkatan Presiden seumur hidup yang disalurkan lewat Musyawarah Nasional Sekber Golkar yang mengusulkan Presiden Sukarno untuk menjadi Presiden Seumur Hidup, dan usul tersebut diterima oleh Presiden.
Dengan diangkatnya Presiden menjadi Presiden seumur hidup, maka gagallah PKI untuk mengajukan percepatan Pemilu.
TNI AD beranggapan bila pemilu dipercepat, pasti dimenangkan oleh PKI karena tidak ada partai yang menyaingi PKI. PNI saat itu terjadi perpecahan PNI Merah dan PNI Putih, Masyumi dan Murba sudah dibubarkan sedangkan NU belum bisa mengimbangi kekuatan PKI, sehingga PKI pasti akan menang, dengan kemenangan PKI pasti akan mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi komunis dan memilih Presiden, oleh sebab itu TNI AD berupaya agar tidak terjadi penggantian ideologi Pancasila, maka Pemilu yang dipercepat tidak dilaksanakan.
Gagal untuk mengajukan percepatan Pemilu karena upaya TNI AD, maka PKI berupaya untuk menjelekkan TNI AD dan menghambat tugas TNI AD. TNI AD yang sejak semula anti Nasakom dikatakan bahwa “anti Nasakom adalah anti Pancasila dan kontra Revolusi”. PKI menghambat tugas FNIB (Front Nasional untuk Irian Barat) yang diketuai oleh KSAD Jenderal TNI A.H. Nasution.

Kebijakan Presiden dalam menghadapi Belanda untuk mengembalikan Irian Barat dengan pembelian senjata dari Uni Sovyet dan RRC karena pembelian senjata ke Amerika ditolak, telah menguntungkan PKI, RRC telah menjanjikan akan memberikan bantuan ekonomi dan militer.
Setelah Irian Barat dapat dikembalikan ke pangkuan Republik Indonesia melalui perundingan New York dengan perantaraan Amerika, sehingga tidak jadi melakukan perang terhadap Belanda, maka PKI mendorong Presiden untuk melakukan politik konfrontasi terhadap Malaysia dengan slogan “dalam rangka melenyapkan Nekolim”. Indonesia dan RRC yang menganggap kelompok Nefo melawan Negara-negara barat yang dianggap Oldefo. Konfrontasi Malaysia didukung oleh RRC dan RRC menjanjikan bantuan senjata untuk mempersenjatai sukarelawan yang telah terdaftar sebanyak 21 juta menjadi Angkatan kelima. Rencana pembentukan Angkatan kelima ini sangat ditentang oleh TNI AD, akibatnya PKI berupaya untuk menjatuhkan TNI AD dengan issue Dewan Jenderal yang dilansir berdasarkan dokumen Gilchrist (Duta Besar Inggris untuk Indonesia) yang katanya ingin merebut kekuasaan untuk menjatuhkan Presiden. Terhadap issue tersebut Presiden Sukarno mempercayai, sehingga menugaskan beberapa Perwira untuk menyelidiki kebenaran issue tersebut.
Issue Dewan Jenderal sudah dijawab oleh Menpangad Jenderal A. Yani bahwa hal tersebut tidak ada dan juga oleh Menko Hankam KSAB Jenderal TNI A.H. Nasution namun Presiden masih percaya issue tersebut.
PKI beralibi untuk mengimbangi Dewan Jenderal membentuk Dewan Revolusi yang dipimpin oleh DN Aidit dan untuk menghambat dan mendahului kegiatan Dewan Jenderal, maka Dewan Revolusi menculik para Jenderal yang tergabung dalam Dewan Jenderal yaitu Jenderal TNI A.H. Nasution (Menko hankam Kasab), Jenderal TNI A. Yani (Menpangad), Mayjen TNI MT Haryono, Mayjen TNI S. Parman, Mayjen TNI DI. Panjaitan, Mayjen TNI Suprapto dan Brigjen TNI Sutojo Siswomiharjo.
Penculikan tersebut dilakukan pada tanggal 1 Oktober 1965 pukul 04.00 Wib dengan komandan pasukan Letkol Untung menggunakan pasukan dari Cakrabirawa, Brigif Jaya, Batalyon 430, Batalyon 530 dan sukarelawan, penculikan kepada para jenderal berhasil, Jenderal Nasution dapat meloloskan diri tetapi ajudan beliau Letkol Czi Piere Tendean dan putri beliau Ade Irma Suryani menjadi korban.
Setelah berhasil menculik para Jenderal dan dikubur di Lubang Buaya, Dewan Revolusi menyampaikan pidato lewat RRI tentang pembentukan Dewan Revolusi untuk pengambil alihan kekuasaan.
Pemberontakan di Jakarta diikuti oleh Dewan Revolusi Daerah terutama Jateng dan DIY, Danrem dan Kasrem 072 Pamungkas Yogyakarta Kolonel Katamso dan Letkol Sugiyono dibunuh, di Jateng, dilakukan pendudukan Markas Kodam VII/Diponegoro, tidak terjadi pengambil alihan kekuasaan karena Pangdam sedang ke luar kota.
Pemberontakan PKI di Jakarta dan Jateng DIY dihadapi oleh TNI dengan operasi militer, sehingga tokoh-tokohnya dapat tertangkap dan sebagian tertembak. Bagi tokoh yang tertangkap disidang dalam Mahmilub yang diketahui oleh Letkol Chk Ali Said , S.H.
Membangun Negara dan Bangsa setelah pemberontakan PKI 1 Oktober 1965.

Setelah dapat digagalkannya pemberontakan PKI 1 Oktober 1965 di Jakarta oleh Dewan Revolusi dan 2 Oktober di Jawa Tengah dan DIY oleh Dewan Revolusi Daerah Jateng dilanjutkan dengan operasi militer untuk menangkap para tokoh yang terlibat maka situasi Negara dan bangsa sangat kacau. Terjadi demonstrasi dari Rakyat, Mahasiswa, Pelajar yang menintut pembubaran PKI yang dianggap sebagai dalang pemberontakan. Presiden Soekarno tidak mau mengakomodasi tuntutan rakyat tersebut. Untuk mengendalikan keadaan, Presiden Soekarno memberikan Surat Perintah Sebelas Maret ( Super Semar) kepada Jenderal Suharto untuk mengatsi keadaan dan mengambil alih pimpinan sebagai Panglima Komando Kemanan dan Ketertiban. Setelah kedaan pulih MPRS yang dipimpin oleh Jenderal A.H. Nasution mengadakan siding istimewa yang hasilnya antara izin meminta pertanggung jawaban Presiden Soekarno atas terjadinya peristiwa pemberontakan PKI 1 Oktober 1965; Membubarkan PKI serta melantik Prusi dan Suharto selaku PJS Presiden yang kemudian diangkat sebagai Presiden. Setelah keadaan pulih berkat dukungan rakyat dan militer, maka semua komponen bangsa bertekat untuk melaksanakn Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Jenderal Suharto yang sudah diangkat sebagai Presiden RI mulai membenahi kehidupan berbangsa dan bernegara, kehidupan Parpol mulai disederhanakan dan 50 partai tahun 1955 menjadi 9 partai pada Pemilu 1971 kemudian menjadi 3 partai pada tahun 1982. Ekonomi mulai ditata, kebangkrutan ekonomi akibat Trikora dan Dwikora direcovery kembali dengan memanggil para investor Jepang dan Eropa yang tergabung dalam IGGI ( International Governertal Group on Indonesia) yang kemudian dirubah menjadi CGI ( Consultatif Group on Indonesia). Pemerintah mencanangkan Trilogi pembangunan yaitu stabilitas politik, stabilitas ekonomi dan stabilitas keamanan. Pembangunan disetiap bidang mulai direncanakan dan digalakkan, disusun rencana Pembangunan Semesta selama kurun waktu 25 tahun yang dijabarkan dalam Repelita ( Rencana Pembangunan lima tahun) di jalankan dengan Pelita ( Pembangunan Lima Tahun) yang meliputi aspek fisik dan non fisik.Aspek fisik meliputi pembngunan sarana, prasarana, pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat (sandang, papan, pangan, listrik, minyak tanah, transportasi). Aspek non fisik meliputi pendidikan, pemasyarakatan Pancasila melalui P4, Keluarga Berencana, kesehatan dll.
Berkat pembangunan lahir batin yang dicanangkan secara terencana dan berlanjut, maka stabilitas politik, ekonomi dan keamanan dapat terjaga. Gangguan keamanan dapat diatasi, tidak terjadi gejolak yang membahayakan. Pada tahun 1975 saat beberapa partai local Timor Timur meminta bantuan Indonesia untuk mengatasi situasi wilayah yang kacau akibat ditinggalkan oleh Portugis, direstui oleh Amerika dan Australia, karena ditakutkan bila tidak bergabung dengan Indonesia akan jatuh ke komunis, yang kemudian menjadi Propinsi ke 27 dari Indonesia.
Berkat Trilogi Pembangunan, Indonesia mulai bangkit industri mulai digalakkan sehingga hamper mencapai taraf tinggal landas.
Dalam hubungan dengan Internasional dan Regional, Indonesia menjadi barometer baik dalam APEC, ASEAN,G 20 dan khususnya ASEAN. Namun keberhasilan Indonesia tersebut, tidak disukai oleh pihak Negara lain khususnya Belanda, yang pernah ditolak bantuannya melalui (GI sewaktu dipimpin oleh JP Pronk, karena bantuan yang diberikan denga persyaratan-persyaratan yang ingin mencampuri urusan dalam negeri Indonesia. Akibat dari ketidak senagan tersebut, Belanda mulai membinan sisa-sisa dari RMS, OPM dan GPK Aceh yang berada diluar negeri untuk melalakukan kegiatan, sehingga mulailah bangkit gerakan separatis di Aceh, Maluku dan Irian juga Timor Timur. Gerakan separatis tersebut dihadapi oelh TNI dengan operasi militer. Akibat campur tangan dan bantuan asing. Internasional dan lembaga LSM asing sehingga setiap tahun Indonesia selalu dituduh sebagai pelanggar HAM dalam sidang PBB di Jenewa Swiss khususnya masalah Torture. Puncak dari campur tangan ini terjadi dalam peristiwa Santa Cruz 27 Juli 1991, demo yang berakhir tersebut Indonesia dianggap sebagai pelanggar HAM diajukan ke PBB serta embargo militer oleh Amerika. PAda saat itu banyak peralatan militer dibeli Amerika, sehingga dengan embargo tersebut peralatan militer Indonesia tidak bertambah dan tidak mendapat suku cadangnya. Pada tahun 1966 Indonesia terkena krisis moneter yang dimulai dari Tahiland akibat naiknya kurs mata uang dollar terhadap bath yang belum keluar negeri baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta dalam mata uang dollar sangat banyak sehingga berpengaruh terhadap kondisi keuangan Negara, akibatnya menimbulkan krisis ekonomi yang berlanjut menjadi krisis multidimensial.
Adanya krisis diberbagai bidang meruntuhkan stabilitas ekonomi dan politik yang selama ini sudah terbangun, sehingga mendorong mahasiswa untuk melangsungkan demonstrasi menuntut lengsernya Presiden Suharto yang mangakibatkan lengsernya Presiden Suharto pada tahun 1998.
Walau terjadi krisis dan demonstrasi mahasiswa, namun keamanan dapat dikendalikan berkat kewaspadaan dan netralitas TNI. Keberhasilan TNI untuk menjaga keamanan tersebut tidak disukai oleh orang pihak lain, sehihngga ada upaya untuk melemahkan TNI melalui perubahan undang-undang pertahanan, dimana tNI tidak diberi tugas yang berkaitan dengan kemanan disebarkan gosip dan issue tentang kejelekan TNI sebagai militerisasi, menjelekkan dari fungsi ABRI sebagai media TNI untuk haus kekuasaan dll.
Hujatan dan caci maki yang ditujukan kepada TNI tidak menggoyahkan setiap TNI baik institusi meupun prajurit untuk mengabdi kepada Negara dan bangsa, sehingga makin lama rakyat makin percaya dan mencintai.
Lengsernya Presiden Suharto menghasilkan Orde Reformasi yang ditandai denga keterbukaan disegala bidang. Presiden Habibie yang menggantikan Presiden Suharto mengakomodasi permohonan Referendum rakyat Tim-Tim, sehingga Timor Timur merdeka lepas dari Indonesia karenahasil Referendum pada tahun 1999 rakyat yang memilih merdeka lebih banyak dari pada yang memilih tetap bergabung dengan Indonesia. Menghadapi kebijakan pemerintah tentang Timor Timur ini TNI tetap loyal dan mendukung kebijakan pemerintah.
Belum selesai urusan masalah Timor Timur, Aceh dan Ambon bergejolak. Aceh dapat diselesaikan denga perundingan COHA dan memberikan otonomi khusus merangkul semua pihak. Ambon dapat diselesaikan melalui perundingan dan pendekatan kepada rakyat dan tokoh-tokoh walaupun tokoh yang terlibat yaiti Alex Manuputy dapat melarikan diri ke Amerika Serikat.
Kehidupan politik mulai ditata, dilaksanakan pemilu langsung oleh rakyat baik memilih DPR, DPD, Presiden, Wakil Presiden, Gubernur, Bupati, Walikota. Semua anggota DPR dipilh langsung oleh rakyat tidak ada pengangkatan. Sejak tahun 2004 TNI sudah tidak ikut berpolitik praktis.
Kehidupan ekonomi mulai bangkit, krisis sudah dapat diatasi, Roda perekonomian sudah dapat berjalan walau belum dapat memberikan kesejahteraan kepada rakyat.
Kehidupan Angkatan Bersenjata masih dapat mengatasi dan mengendalikan pertahan dan keamanan. Walupun dari persenjataan sangan minim akibat dari embargo dari Amerika, namun alutsista yang dipunyai masih dapat dipelihara, solisitas satuan dan prajurit masih berfungsi sehingga tugas untuk mempertahankan kedaulatan NKRI dapat dilaksanakan dengan baik.

Dampak rongrongan pihak asing yaitu lepasnya sepadan dan ligitan pada 17 Desember 2002 setelah Indonesia kalah terhadap klaim Malaysia dalam pengadilan Mahkamah Internasional di Jenewa menerangkan klaim Malaysia yang menyatakan bahwa pulau Sipadan dan Ligitan adalah wilayah Malaysia sesuai peta wilayah yang mereka terbitkan tahun 1979 walau ditentang oleh Indonesia dan beberapa Negara tetangga.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar