Dampak adanya pro dan kontra peristiwa 17 Oktober 1952 membuat keutuhan Angkatan Darat goyah, sehingga Pimpinan Angkatan Darat merasa perlu untuk dilakukan upaya penyatuan sehingga diselenggarakan Konferensi Para Perwira TNI di Yogyakarta tanggal 17 s.d. 27 Pebruari 1955 yang menghasilkan “Piagam Keutuhan Angkatan Darat”. Enam bulan setelah konferensi, KSAD Jenderal Mayor Bambang Sugeng mengundurkan diri karena tidak dapat mengikuti kebijakan Kabinet Ali Sastro Amijoyo yang ingin menempatkan TNI AD sebagai alat partai. Jenderal Mayor Bambang Sugeng diganti oleh Jenderal Mayor Bambang Utoyo, KSAD tunjukan dari pemerintah yang ditolak oleh pimpinan TNI AD, sehingga makin memperlebar jurang antara pemerintah dengan TNI khususnya TNI AD.
Peristiwa 17 Oktober 1952 juga mendorong Presiden Sukarno untuk mempercepat pelaksanaan Pemilu sesuai Undang-Undang No. 17/1953 dan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 memperebutkan 257 kursi Parlemen sekaligus memilih Konstituante, diikuti oleh 52 kontestan, hanya 27 partai yang mendapatkan kursi di DPR yang tergabung dalam 18 fraksi dan dua anggota memilih bebas.
Hasil pemilu yang menonjol PNI 23,3 % (57 kursi), Masyumi 20,9 % (57 kursi), NU 18,4 % (45 kursi) dan PKI 16,4 % (39 kursi). Kabinet diisi oleh orang-orang dari Masyumi, PNI dan NU, sedangkan PKI tidak mendapat jatah di Kabinet. PKI walaupun tidak ada personelnya yang duduk di Kabinet, namun dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah Presiden Sukarno. Pemilu tahun 1955 dianggap Pemilu paling demokratis, karena dalam Pemilu diterapkan keseimbangan kedudukan diantara partai, tidak ada partai yang menonjol atau dominan, tidak ada partai yang memperoleh dukungan dari pemerintah yang berkuasa. Kepanitiaan Pemilu bersikap netral dan mematuhi petunjuk pelaksanaan; penghitungan suara, seluruh kontestan terwakili dalam kepanitiaan, penghitungan suara dilakukan secara terbuka, partai bebas berkampanye. Parlemen diangkat sesuai hasil Pemilu, tidak ada anggota Parlemen yang diangkat, Prajurit TNI ikut memberikan hak politiknya seperti rakyat lainnya.
Dalam kondisi yang masih belum stabil karena adanya pemberontakan APRA, Andi Aziz, Daud Beureuh dan Kahar Muzakar serta DI/TII Kartosuwiryo yang dibantu oleh Belanda baik secara langsung atau tidak langsung, TNI juga harus melaksanakan tugas Internasional yaitu Pengamanan Konferensi Lima Negara (Birma, India, Pakistan, Srilanka dan Indonesia) yang berlangsung tanggal 28 s.d. 30 Desember 1954 di Istana Bogor.
Dengan maksud membahas persiapan akhir penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika bertempat di Istana Bogor.
Pada saat konferensi Bogor sebetulnya terjadi ancaman dan teror yang dilakukan oleh DI/TII Kartosuwiryo dan APRA Westerling yang akan mendapatkan bantuan senjata dan personel dari mantan KNIL Sumatra Utara, namun dapat digagalkan oleh Panglima TT. I Kolonel Alex Evert Kawilarang dan kesadaran dari Panglima Belanda di Sumatra.
Keberhasilan konferensi Bogor memperlancar pelaksanaan Konferensi Asia Afrika di Bandung, yang dilaksanakan tanggal 18 April 1955 s.d. 24 April 1955 diikuti oleh : Negara pemrakarsa Indonesia, India, Pakistan Birma dan Srilanka. Negara yang diundang Afganistan, Kamboja, Federasi Afrika Tengah, Cina, Mesir, Ethiopia, Gold Coast, Iran, Irak, Jepang, Jordan, Laos, Lebanon, Liberia, Libya, Nepal, Philipina, Saudi Arabia, Sudan, Suriah, Thailand, Turky, Vietnam Utara, Vietnam Selatan dan Yaman serta beberapa delegasi dari Eropa dan Amerika sebagai peninjau.
Hasil dari Konferensi Asia Afrika 1955 yaitu dirumuskannya “Dasa Sila Bandung” yaitu :
a. Menghormati hak-hak asasi manusia dan menghormati tujuan dan prinsip-prinsip Piagam PBB.
b. Menghormati kedaulatan dan integrasi wilayah semua Negara.
c. Mengakui persamaan derajat semua Ras serta persamaan derajat semua Negara besar dan kecil.
d. Tidak campur tangan dalam masalah dalam negeri Negara lain.
e. Menghormati hak setiap Negara untuk mempertahankan dirinya sendiri-sendiri atau secara kolektif sesuai dengan Piagam PBB.
f. 1) Tidak menggunakan rencana pertahanan koleksif untuk mengabdi kepada kepentingan khusus Negara besar manapun.
2) Tidak melakukan tekanan terhadap Negara lain manapun.
g. Menahan diri dari setiap tindakan atau ancaman agresi atau penggunaan kekuatan terhadap integritas wilayah atau kemerdekaan politik Negara manapun.
h. Menyelesaikan semua perselisihan internasional dengan cara damai, arbi trase atau penyelesaian hukum atau cara-cara damai lainnya yang menjadi pilihan pihak-pihak yang bersangkutan sesuai dengan Piagam PBB.
i. Memajukan kepentingan dan saling kerja sama.
j. Menghormati keadilan dan kewajiban-kewajiban internasional.
Keberhasilan dan keamanan Konferensi Asia Afrika yang mendapat ancaman dari DI/TII Kartosuwiryo dan APRA telah meningkatkan derajat dan nama Indonesia di dunia Internasional , juga TNI. Banyak pujian disampaikan dari PBB maupun Negara peserta dan peninjau sehingga menimbulkan simpati terhadap perjuangan untuk merebut Irian dan mengakhiri kolonialisme Belanda. Sebetulnya pasukan DI/TII dan APRA ingin menculik para Kepala Negara dan Pimpinan Pemerintahan peserta Konferensi Asia Afrika, agar nama Republik Indonesia dan TNI diforum Internasional jelek.
Pada tahun 1956 Presiden Sukarno mendesak agar Demokrasi Liberal dikubur diganti dengan Demokrasi Terpimpin. Masyumi sebagai salah satu partai terbesar pemenang Pemilu tidak dapat mengambil hati rakyat karena salah satu tokohnya yaitu Kartosuwiryo selaku Pimpinan Masyumi Jawa Barat terlibat pemberontakan DI/TII, sehingga ditakutkan akan menjadikan Negara Islam Indonesia.
Oleh sebab itu PKI mengambil alih simpati rakyat, sehingga PKI mudah diterima oleh masyarakat. Dengan keadaan ini para Pimpinan Militer Daerah menganggap bahwa Pimpinan Pusat sudah terpengaruh oleh Komunis. Pada bulan Oktober 1956 Perwira TT. III mendirikan Dewan Banteng dan tanggal 20 Desember 1956 Letkol Ahmad Husein Dewan Banteng mengambil alih pimpinan pemerintahan daerah Sumatera Barat dan menggeser Gubernur Mulyo Dihardjo.
Pada tanggal 22 Desember 1956 Panglima TT. I selaku Ketua Dewan Gadjah di Medan Sumatera Utara menyatakan memutuskan diri dengan pemerintah Pusat dan mengambil alih kendali pemerintahan.
Pada bulan Maret 1957 Letkol Barlian Ketua Dewan Garuda mengambil alih kekuasaan pemerintahan sipil di Sumatera Selatan.
Pada tanggal 2 Maret 1957 Panglima TT. VII Letkol Vence Sumuel selaku Ketua Dewan Manguni mengambil alih kekuasaan dari Gubernur.
Adanya pengambilalihan kekuasaan tersebut, mengakibatkan stabilitas keamanan terganggu , sehingga mendorong jatuhnya Kabinet Ali Sastroamidjojo diganti oleh Ir. Djuanda.
Menghadapi pemberontakan daerah, pimpinan TNI AD tetap meminta agar dipisahkan antara urusan politik dan urusan militer, urusan militer Teritorium tetap dibawah kendali MBAD, diupayakan untuk kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Terhadap ajakan pimpinan TNI AD tersebut, hanya Panglima TT. II Sumatera Selatan yang menuruti, sedangkan Panglima TT. I, TT. III dan TT. VII tetap pada pendiriannya serta bergabung mendirikan PRRI/Permesta.
Akibat ketidak cocokan pandangan dengan Presiden Sukarno, Wakil Presiden M. Hatta, Mr. Safrudin Prawira Negara dan beberapa tokoh lain ikut bergabung dengan PRRI yang diproklamasikan di Padang.
Menghadapi berdirinya dewan-dewan di daerah, maka Presiden membentuk Dewan Nasional dan mengadakan Musyawarah Nasional yang tidak berhasil mendapatkan cara penyelesaian masalah daerah yang membangkang dengan pemerintah pusat dan mengembalikan Pimpinan Politik Dwi Tunggal Sukarno Hatta.
Kegagalan ini mengakibatkan pada tanggal 10 Pebruari 1958 Letkol A. Husein mengeluarkan ultimatum kepada pemerintah pusat :
a. Supaya dalam tempo 5 X 24 Jam Kabinet Juanda menyerahkan mandatnya.
b. Supaya M. Hatta dan Sri Sultan Hamengku Buwono IX ditunjuk sebagai formatur Kabinet.
c. Apabila tuntutan itu tidak dipenuhi , Dewan Banteng akan mengambil kebijakan sendiri.
Pada tanggal 11 Pebruari 1958 pemerintah pusat dengan tegas menolak ultimatum dan Perwira yang terlibat yaitu Letkol A. Husein, Kolonel Zulkifli Lubis, Kolonel Dahlan Djambek dan Kolonel Simbolon dipecat dari dinas militer.
Peristiwa 17 Oktober 1952 juga mendorong Presiden Sukarno untuk mempercepat pelaksanaan Pemilu sesuai Undang-Undang No. 17/1953 dan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 memperebutkan 257 kursi Parlemen sekaligus memilih Konstituante, diikuti oleh 52 kontestan, hanya 27 partai yang mendapatkan kursi di DPR yang tergabung dalam 18 fraksi dan dua anggota memilih bebas.
Hasil pemilu yang menonjol PNI 23,3 % (57 kursi), Masyumi 20,9 % (57 kursi), NU 18,4 % (45 kursi) dan PKI 16,4 % (39 kursi). Kabinet diisi oleh orang-orang dari Masyumi, PNI dan NU, sedangkan PKI tidak mendapat jatah di Kabinet. PKI walaupun tidak ada personelnya yang duduk di Kabinet, namun dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah Presiden Sukarno. Pemilu tahun 1955 dianggap Pemilu paling demokratis, karena dalam Pemilu diterapkan keseimbangan kedudukan diantara partai, tidak ada partai yang menonjol atau dominan, tidak ada partai yang memperoleh dukungan dari pemerintah yang berkuasa. Kepanitiaan Pemilu bersikap netral dan mematuhi petunjuk pelaksanaan; penghitungan suara, seluruh kontestan terwakili dalam kepanitiaan, penghitungan suara dilakukan secara terbuka, partai bebas berkampanye. Parlemen diangkat sesuai hasil Pemilu, tidak ada anggota Parlemen yang diangkat, Prajurit TNI ikut memberikan hak politiknya seperti rakyat lainnya.
Dalam kondisi yang masih belum stabil karena adanya pemberontakan APRA, Andi Aziz, Daud Beureuh dan Kahar Muzakar serta DI/TII Kartosuwiryo yang dibantu oleh Belanda baik secara langsung atau tidak langsung, TNI juga harus melaksanakan tugas Internasional yaitu Pengamanan Konferensi Lima Negara (Birma, India, Pakistan, Srilanka dan Indonesia) yang berlangsung tanggal 28 s.d. 30 Desember 1954 di Istana Bogor.
Dengan maksud membahas persiapan akhir penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika bertempat di Istana Bogor.
Pada saat konferensi Bogor sebetulnya terjadi ancaman dan teror yang dilakukan oleh DI/TII Kartosuwiryo dan APRA Westerling yang akan mendapatkan bantuan senjata dan personel dari mantan KNIL Sumatra Utara, namun dapat digagalkan oleh Panglima TT. I Kolonel Alex Evert Kawilarang dan kesadaran dari Panglima Belanda di Sumatra.
Keberhasilan konferensi Bogor memperlancar pelaksanaan Konferensi Asia Afrika di Bandung, yang dilaksanakan tanggal 18 April 1955 s.d. 24 April 1955 diikuti oleh : Negara pemrakarsa Indonesia, India, Pakistan Birma dan Srilanka. Negara yang diundang Afganistan, Kamboja, Federasi Afrika Tengah, Cina, Mesir, Ethiopia, Gold Coast, Iran, Irak, Jepang, Jordan, Laos, Lebanon, Liberia, Libya, Nepal, Philipina, Saudi Arabia, Sudan, Suriah, Thailand, Turky, Vietnam Utara, Vietnam Selatan dan Yaman serta beberapa delegasi dari Eropa dan Amerika sebagai peninjau.
Hasil dari Konferensi Asia Afrika 1955 yaitu dirumuskannya “Dasa Sila Bandung” yaitu :
a. Menghormati hak-hak asasi manusia dan menghormati tujuan dan prinsip-prinsip Piagam PBB.
b. Menghormati kedaulatan dan integrasi wilayah semua Negara.
c. Mengakui persamaan derajat semua Ras serta persamaan derajat semua Negara besar dan kecil.
d. Tidak campur tangan dalam masalah dalam negeri Negara lain.
e. Menghormati hak setiap Negara untuk mempertahankan dirinya sendiri-sendiri atau secara kolektif sesuai dengan Piagam PBB.
f. 1) Tidak menggunakan rencana pertahanan koleksif untuk mengabdi kepada kepentingan khusus Negara besar manapun.
2) Tidak melakukan tekanan terhadap Negara lain manapun.
g. Menahan diri dari setiap tindakan atau ancaman agresi atau penggunaan kekuatan terhadap integritas wilayah atau kemerdekaan politik Negara manapun.
h. Menyelesaikan semua perselisihan internasional dengan cara damai, arbi trase atau penyelesaian hukum atau cara-cara damai lainnya yang menjadi pilihan pihak-pihak yang bersangkutan sesuai dengan Piagam PBB.
i. Memajukan kepentingan dan saling kerja sama.
j. Menghormati keadilan dan kewajiban-kewajiban internasional.
Keberhasilan dan keamanan Konferensi Asia Afrika yang mendapat ancaman dari DI/TII Kartosuwiryo dan APRA telah meningkatkan derajat dan nama Indonesia di dunia Internasional , juga TNI. Banyak pujian disampaikan dari PBB maupun Negara peserta dan peninjau sehingga menimbulkan simpati terhadap perjuangan untuk merebut Irian dan mengakhiri kolonialisme Belanda. Sebetulnya pasukan DI/TII dan APRA ingin menculik para Kepala Negara dan Pimpinan Pemerintahan peserta Konferensi Asia Afrika, agar nama Republik Indonesia dan TNI diforum Internasional jelek.
Pada tahun 1956 Presiden Sukarno mendesak agar Demokrasi Liberal dikubur diganti dengan Demokrasi Terpimpin. Masyumi sebagai salah satu partai terbesar pemenang Pemilu tidak dapat mengambil hati rakyat karena salah satu tokohnya yaitu Kartosuwiryo selaku Pimpinan Masyumi Jawa Barat terlibat pemberontakan DI/TII, sehingga ditakutkan akan menjadikan Negara Islam Indonesia.
Oleh sebab itu PKI mengambil alih simpati rakyat, sehingga PKI mudah diterima oleh masyarakat. Dengan keadaan ini para Pimpinan Militer Daerah menganggap bahwa Pimpinan Pusat sudah terpengaruh oleh Komunis. Pada bulan Oktober 1956 Perwira TT. III mendirikan Dewan Banteng dan tanggal 20 Desember 1956 Letkol Ahmad Husein Dewan Banteng mengambil alih pimpinan pemerintahan daerah Sumatera Barat dan menggeser Gubernur Mulyo Dihardjo.
Pada tanggal 22 Desember 1956 Panglima TT. I selaku Ketua Dewan Gadjah di Medan Sumatera Utara menyatakan memutuskan diri dengan pemerintah Pusat dan mengambil alih kendali pemerintahan.
Pada bulan Maret 1957 Letkol Barlian Ketua Dewan Garuda mengambil alih kekuasaan pemerintahan sipil di Sumatera Selatan.
Pada tanggal 2 Maret 1957 Panglima TT. VII Letkol Vence Sumuel selaku Ketua Dewan Manguni mengambil alih kekuasaan dari Gubernur.
Adanya pengambilalihan kekuasaan tersebut, mengakibatkan stabilitas keamanan terganggu , sehingga mendorong jatuhnya Kabinet Ali Sastroamidjojo diganti oleh Ir. Djuanda.
Menghadapi pemberontakan daerah, pimpinan TNI AD tetap meminta agar dipisahkan antara urusan politik dan urusan militer, urusan militer Teritorium tetap dibawah kendali MBAD, diupayakan untuk kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Terhadap ajakan pimpinan TNI AD tersebut, hanya Panglima TT. II Sumatera Selatan yang menuruti, sedangkan Panglima TT. I, TT. III dan TT. VII tetap pada pendiriannya serta bergabung mendirikan PRRI/Permesta.
Akibat ketidak cocokan pandangan dengan Presiden Sukarno, Wakil Presiden M. Hatta, Mr. Safrudin Prawira Negara dan beberapa tokoh lain ikut bergabung dengan PRRI yang diproklamasikan di Padang.
Menghadapi berdirinya dewan-dewan di daerah, maka Presiden membentuk Dewan Nasional dan mengadakan Musyawarah Nasional yang tidak berhasil mendapatkan cara penyelesaian masalah daerah yang membangkang dengan pemerintah pusat dan mengembalikan Pimpinan Politik Dwi Tunggal Sukarno Hatta.
Kegagalan ini mengakibatkan pada tanggal 10 Pebruari 1958 Letkol A. Husein mengeluarkan ultimatum kepada pemerintah pusat :
a. Supaya dalam tempo 5 X 24 Jam Kabinet Juanda menyerahkan mandatnya.
b. Supaya M. Hatta dan Sri Sultan Hamengku Buwono IX ditunjuk sebagai formatur Kabinet.
c. Apabila tuntutan itu tidak dipenuhi , Dewan Banteng akan mengambil kebijakan sendiri.
Pada tanggal 11 Pebruari 1958 pemerintah pusat dengan tegas menolak ultimatum dan Perwira yang terlibat yaitu Letkol A. Husein, Kolonel Zulkifli Lubis, Kolonel Dahlan Djambek dan Kolonel Simbolon dipecat dari dinas militer.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar